Bahlil menyatakan bahwa pemadaman listrik tidak terkait dengan batu bara dan meminta PLN untuk segera mengatasi gangguan teknis yang terjadi
Jakarta, Maret.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah tidak disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara.
Ia meminta PT PLN (Persero) untuk segera melakukan langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar layanan kelistrikan dapat kembali normal. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengambil langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN.
Menurutnya, total kebutuhan batu bara untuk PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan pasokan antara 180 juta hingga 190 juta ton per tahun. “Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” kata Bahlil, Minggu, 21 Juni 2026.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga membantah anggapan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat kekurangan pasokan batu bara. Ia menekankan bahwa masalah yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.
Bahlil menyampaikan bahwa dia telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secepatnya. Ia meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi untuk mencegah gangguan serupa di masa mendatang.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” ucapnya.
Bahlil kembali menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Dengan demikian, pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh PLN.
