DPR Upayakan Transfer Anggaran ke Daerah Tak Dikurangi untuk Jaga Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Seluruh Indonesia
Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memastikan pihaknya berupaya agar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengalami pengurangan. Ia menegaskan, TKD merupakan instrumen kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
Misbakhun menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI, bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah, sedang membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD dan instrumen fiskal lainnya. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan negara.
“Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, kewenangan utama untuk mengusulkan kebijakan fiskal berada di tangan Presiden sebagai pemegang mandat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR berperan memberikan penguatan serta persetujuan terhadap proses penyusunan anggaran.
“Kami di DPR ini adalah lembaga yang memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses anggaran tersebut,” ujarnya. Misbakhun mengakui, berkurangnya alokasi TKD berdampak pada kondisi fiskal di beberapa daerah.
Banyak pemerintah daerah telah menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan ruang fiskal yang mereka alami. Meski demikian, ia berpendapat bahwa perubahan strategi fiskal yang dilakukan pemerintah tidak dan mengurangi hak masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.
“Haknya rakyat untuk menikmati pembangunan juga tidak berkurang. Cuma instrumennya menggunakan instrumen belanja pemerintah pusat atau menggunakan belanja pemerintah daerah,” terang Misbakhun.
Ia menekankan bahwa TKD tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional. Komponen TKD mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta berbagai skema pendanaan lainnya.
Alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TKD pada APBN 2025 yang mencapai Rp876,9 triliun. Sementara untuk APBN 2027, pemerintah dan DPR sedang mendiskusikan usulan anggaran TKD yang berkisar antara Rp710 triliun hingga Rp810 triliun.
Misbakhun berharap formulasi yang sedang disusun dapat menjamin daerah tetap memperoleh dukungan pendanaan yang memadai. “Kami harus berhati-hati menyampaikan ini supaya tidak menjadi janji politik sementara pemerintahnya belum memutuskan. Inilah yang sedang kami formulasikan semua, bagaimana daerah ini tetap mendapatkan hak-haknya,” ucapnya.
