Jakarta, Maret.id — Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, meminta publik untuk tidak menggeneralisasi tindakan seluruh gerakan mahasiswa. Permintaan ini menyusul pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) mengenai penerimaan uang sebesar Rp20 juta untuk aksi demonstrasi.
Aria Bima menegaskan bahwa berbagai ekses dalam gerakan mahasiswa, seperti dugaan pembayaran massa aksi dan tindakan anarkis, tidak dapat menjadi dasar untuk menyematkan stigma negatif kepada semua mahasiswa. “Hal-hal yang menyangkut ekses-ekses… tidak bisa digebyah-uyah kemudian seluruh mahasiswa yang kritis ini distigmakan dengan tingkat standar etika dan moral yang rendah,” kata Aria Bima, Kamis, 25 Juni 2026.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, ia mengakui bahwa sikap kritis mahasiswa sering kali disertai tindakan provokatif atau emosional. Namun, ia menekankan pentingnya ruang bagi mahasiswa untuk belajar dari pengalaman politik mereka. “Mahasiswa juga punya hak untuk melakukan kesalahan… tidak harus sempurna seperti pejabat publik,” ujar Aria.
Ia juga mengingatkan publik untuk tidak membesar-besarkan kesalahan mahasiswa dalam unjuk rasa. “Namanya juga mahasiswa. Hampir semua tokoh politik ketika masih menjadi mahasiswa pernah melakukan kesalahan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Aria Bima menyinggung bagaimana presiden-presiden sebelumnya juga pernah mendapatkan kritik dari mahasiswa. “Dulu Bung Karno juga dikatakan Bung Karno babi anjing peking… itulah mahasiswa,” ucapnya.
Meski mendukung hak mahasiswa untuk berekspresi, Aria Bima juga mengingatkan bahwa mahasiswa harus siap menghadapi konsekuensi hukum jika melakukan tindakan melanggar aturan. “Kalau sudah melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum, ya jangan cengeng,” tegasnya.
