Jakarta, Maret.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian. Puncak PENAS XVII berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2026, di Gorontalo.
Kehadiran Menko Pangan merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini diambil untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa persoalan pangan adalah isu mendasar bagi setiap negara. Dia menyatakan, Indonesia semakin siap menghadapi ancaman krisis pangan global.
“Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspor. Kita membantu negara-negara lain,” kata Presiden.
“Ini menunjukkan kemampuan Indonesia semakin kuat,” ucapnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa surplus pupuk yang dimiliki Indonesia menarik perhatian dunia internasional. Bahkan, Perdana Menteri Australia menghubunginya untuk membeli pupuk dari Indonesia.
“Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau bertanya apakah bisa membeli pupuk dari Indonesia,” ucapnya.
“Saya jawab silakan. Kirim saja ke mereka,” lanjut Presiden.
Walaupun demikian, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan sektor pertanian harus berpihak kepada petani. Kesejahteraan petani tidak boleh diabaikan.
“Asal harganya benar. Petani jangan rugi,” tegasnya.
Selain itu, Presiden menyoroti program B50 yang dijadwalkan diluncurkan pada Juli mendatang. Program ini diharapkan dapat memperkuat hilirisasi pertanian dan mendukung kemandirian energi nasional.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah memaparkan bahwa Nilai Tukar Petani mencapai 127, angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Pertumbuhan sektor pertanian tercatat sebesar 5,74 persen, menjadi yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Ekspor sektor pertanian juga mengalami peningkatan hingga Rp166 triliun, sementara impor turun sebesar Rp41 triliun. Capaian ini diperkirakan memberikan manfaat ekonomi sekitar Rp200 triliun bagi petani.
Pemerintah terus memperkuat kebijakan pangan dari hulu hingga hilir. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengkoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
