Jakarta, Maret.id — KPK Watch mendesak Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk bersikap transparan terkait proyek peta dasar geospasial nasional yang sebagian besar dikuasai perusahaan asal Cina.
Dominasi perusahaan Cina dalam penyediaan data geospasial menjadi sorotan karena terkait dengan isu kedaulatan negara.
Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide, menginginkan agar pemerintah membuka proses tender secara jelas dan menjamin keamanan data strategis yang dikelola oleh vendor asing.
“Proyek penyediaan data geospasial bukan hanya soal pengadaan jasa, tetapi menyangkut aset strategis yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan NKRI,” kata Yusuf dalam keterangannya.
Hasil evaluasi teknis tender menunjukkan perusahaan asal Cina, Shaanxi Tirain Science & Technology, menduduki peringkat pertama dalam semua lot strategis proyek pemetaan nasional, mencakup Kalimantan, Sumatera, hingga Papua.
KPK Watch menganggap situasi ini patut mendapatkan perhatian serius, mengingat data geospasial mencakup informasi penting, termasuk infrastruktur strategis dan sumber daya alam.
KPK Watch juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemerintah dan BIG mengenai faktor dominasi perusahaan asing dalam tender, meskipun telah ada peringatan tentang risiko bagi kedaulatan data nasional.
Pertanyaan lain yang diajukan termasuk upaya pemerintah untuk memastikan seluruh data geospasial strategis tetap di bawah kontrol negara dan apakah sudah dilakukan audit keamanan informasi terkait keterlibatan perusahaan asing dalam proyek ini.
