Jakarta, Maret.id — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperkirakan sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia akan menjadi kepala keluarga pada tahun 2025. Data ini dijadikan sebagai landasan oleh pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap gender.
Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPPA, Tuty Ernawati, menjelaskan bahwa data tersebut berasal dari Pendataan Keluarga 2025. Total keluarga di Indonesia mencapai 74,09 juta.
Tuty menyampaikan hal tersebut dalam acara sosialisasi Kesetaraan Gender dan PUG di Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026. “Tercatat 11,54 juta kepala keluarga perempuan di Indonesia, sementara jumlah keluarga di Indonesia mencapai 74,09 juta keluarga, berdasarkan pendataan keluarga tahun 2025,” kata Tuty.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 284,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 50,47 persen adalah laki-laki dan 49,53 persen adalah perempuan.
Perempuan dewasa berusia 18-59 tahun mencapai sekitar 29,57 persen dari total populasi. Tuty menekankan bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda, sehingga kebijakan pembangunan tidak dapat disusun dengan pendekatan yang seragam.
“Perempuan sebagai kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua orang,” ucap Tuty.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil. Perempuan juga harus memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki.
Tuty menambahkan, keragaman pengalaman dan kebutuhan perempuan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. “Pembangunan yang tidak responsif gender berisiko memperlebar kesenjangan dan menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Tuty.
Di sisi lain, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan, Rizky Hamid, mengungkapkan bahwa 20 dari 65 lurah di Jakarta Selatan, atau sekitar 31 persen, dipimpin oleh perempuan.
“Di Jakarta Selatan ini luar biasa progres untuk meningkatkan kesetaraan gendernya, menunjukkan semakin terbukanya kesempatan untuk kepemimpinan bagi perempuan-perempuannya,” kata Rizky. Namun, ia menilai bahwa kesetaraan gender tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis.
Lebih lanjut, Rizky menjelaskan bahwa indikator utama adalah hadirnya kebijakan dan pelayanan publik yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada perempuan melalui pelayanan publik dan fasilitas yang memadai.
Salah satu upaya yang didorong adalah mengoptimalkan fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang yang mendukung kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga di tengah masyarakat.
