Jakarta, Maret.id — Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menyatakan kesiapan untuk mendorong penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang diangkat oleh DPRK Mimika. Pernyataan ini disampaikan saat audiensi dengan Panitia Khusus Mogok Kerja DPRK Mimika di Jakarta pada Jumat, 26 Juni 2026.
“Saya akan menyampaikan analisis kepada Presiden dan berharap mendapat perintah khusus untuk menyelesaikan kasus ini,” kata Said Iqbal, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.
Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonouye, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang belum diselesaikan selama hampir sembilan tahun. “Kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan buruh patut dipertanyakan,” ujar Derek.
Derek menambahkan bahwa Pansus Moker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Ini termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang menyatakan aksi mogok ribuan pekerja adalah sah secara hukum.
Ia menegaskan bahwa DPRK Mimika melakukan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. “Kami di sini bukan karena kepentingan partai politik, tetapi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” kata Derek.
Derek memberikan tenggat waktu hingga Agustus 2026 kepada pemerintah pusat untuk merespons tuntutan mereka. Jika belum ada penyelesaian hingga waktu yang ditentukan, ia mengancam akan memimpin aksi di Kabupaten Mimika. “Jika sampai bulan Agustus tidak ada realisasi, saya akan memimpin langsung aksi,” ucapnya.
Masalah mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi, dan kontraktor telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga telah menyampaikan harapan kepada Menteri HAM Natalius Pigai pada Rabu, 24 Juni 2026.
Aksi mogok kerja ini dimulai pada 1 Mei 2017 sebagai respons terhadap kebijakan furlough dan dugaan kriminalisasi para pengurus serikat pekerja. Hingga kini, sekitar 2.406 pekerja PT Freeport Indonesia dan kontraktornya masih berjuang untuk hak-hak mereka.
