Jakarta, Maret.id — Pimpinan Komisi VII DPR RI melihat kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan resminya di Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026. Ia menekankan bahwa belanja wisatawan asing dapat memberikan dampak positif bagi berbagai sektor usaha di dalam negeri.
Sektor yang akan diuntungkan antara lain perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, serta destinasi wisata. Hal ini juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan. Hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,” ucap Evita.
Evita mengakui pandangan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam, yang mengingatkan perlunya kajian mendalam sebelum menambah negara yang menerima fasilitas BVK, sebagaimana diusulkan oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Ia juga mencatat bahwa meskipun kebijakan bebas visa dapat mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembayaran visa, manfaat jangka panjangnya terhadap ekonomi perlu diperhitungkan.
“Apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang,” kata Evita.
Evita menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya diukur berdasarkan manfaat ekonomi bersih, bukan hanya dari aspek penerimaan visa.
Ia menilai kebijakan ini penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah global. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam sudah memanfaatkan kemudahan akses masuk untuk menarik wisatawan dan memperkuat ekonomi.
“Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut,” ujar Evita, yang aktif dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Ia juga mendukung usulan Menteri Pariwisata mengenai penerapan kebijakan BVK dengan formula 8+1 yang mencakup negara dan wilayah potensial seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, dan Kazakhstan.
Namun, ia menekankan pentingnya prinsip selektif dan asas timbal balik dalam memperluas kebijakan ini, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional.
“Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” kata Evita.
