Jakarta, Maret.id — Meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, tingkat kemiskinan di daerah ini tetap mengkhawatirkan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Maluku Utara masih berkisar 6 persen, tidak mengalami perubahan signifikan sejak sebelum tahun 2015 saat terjadi ledakan industri nikel.
Menurut Wishnu Try Utomo, Ekonom dan Direktur Advokasi Pertambangan CELIOS, hilirisasi nikel tidak memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. “Hilirisasi nikel justru berpotensi memperpanjang kemiskinan rakyat,” kata Wishnu.
Wishnu menambahkan, upaya pertambangan dan pengembangan kawasan industri nikel malah menimbulkan kerusakan lingkungan. “Pertambangan dan kawasan industri nikel tidak menyisakan apapun selain kerusakan di darat, laut, dan DAS (Daerah Aliran Sungai),” ucapnya.
Polusi udara akibat aktivitas industri dan smelter juga menciptakan ancaman baru bagi kesehatan masyarakat setempat. “Polusi udara smelter dan pembangkit listrik batu bara mengancam kelangsungan hidup warga, dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” ujar Wishnu.
Dalam menghadapi tantangan ini, Wishnu menekankan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terkait dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Ia mengusulkan diversifikasi ekonomi yang telah berkembang jauh sebelum hilirisasi nikel, seperti pertanian polikultur, perikanan tangkap, dan pariwisata alam.
“Hanya dari sektor agrikultur dan perikanan, kami memproyeksikan tambahan sebesar Rp 58,7 triliun dengan upah yang meningkat sekitar Rp 1,4 juta per tahun untuk puluhan ribu pekerja lokal,” tutur Wishnu. “Diversifikasi ini penting untuk segera dijalankan untuk memulihkan kehidupan layak, serta merestorasi lingkungan dan sosial yang saat ini rusak,” tambahnya.
