Jakarta, Maret.id — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan militer yang diadakan untuk koperasi desa Merah Putih.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia, Daniel Awigra, menilai kegiatan tersebut tidak relevan dengan pengelolaan koperasi. “Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” kata Daniel.
Daniel juga mengkritik pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP). Ia menilai kebijakan ini menunjukkan meluasnya praktik militerisasi ruang sipil yang tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan.
Koalisi tersebut berpendapat bahwa organisasi sipil dan institusi militer memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Pendekatan militer dianggap tidak tepat untuk pembinaan calon pengelola koperasi. Selain itu, pendekatan militeristik berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi dalam organisasi sipil.
Lingkungan militer yang menekankan komando dan kepatuhan berbeda dengan kebutuhan organisasi sipil yang membutuhkan ruang dialog dan pengambilan keputusan secara partisipatif. “Pemerintah seolah menganggap setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal karakter dan fungsi keduanya sangat berbeda,” tegasnya.
Kehilangan lima peserta dalam kegiatan tersebut semakin memperkuat kritik terhadap program pemerintah yang melibatkan pendekatan militer dalam urusan sipil. Daniel menilai bahwa program pelatihan manajer KDMP dibangun di atas asumsi keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme di organisasi sipil.
