Legislator Minta Perbaikan Program SPPI Setelah Peserta Meninggal

Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghentikan sementara Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026. Hal ini dilakukan setelah lima peserta meninggal dunia selama mengikuti program tersebut.
Desakan itu muncul menyusul meningkatnya jumlah peserta yang meninggal dunia, dengan data terbaru menyebutkan lima orang telah meninggal. Korban terakhir adalah Nola Dya Sari, yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan juga meninggal dunia.
“Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia. Karena itu, saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut,” ucap Oleh Soleh, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam keterangannya pada Minggu, 28 Juni 2026.
Oleh Soleh menegaskan bahwa Kemhan perlu memberikan perhatian serius terhadap kejadian ini. Menurutnya, peserta adalah putra-putri bangsa yang ingin mendukung keberhasilan Program Koperasi Desa Merah Putih. “Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih,” ujarnya.
Politisi ini juga menyerukan perbaikan sistem pembinaan dan pelatihan calon manajer koperasi desa. Menurutnya, pola pelatihan harus disesuaikan dengan latar belakang peserta yang merupakan masyarakat sipil. “Mereka bukan tentara, dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran,” ucapnya.
Oleh Soleh menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelatihan. Ia juga meminta Kemhan untuk mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan kepada masyarakat. “Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang,” kata politisi asal Dapil Jawa Barat XI itu.



