Jakarta, Maret.id — Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kini menjadi ancaman serius di Indonesia. Banyak pabrik terpaksa tutup akibat kolaps, sementara beberapa memilih untuk memindahkan operasional ke negara lain, hal ini memerlukan perhatian pemerintah.
Sejumlah kasus PHK massal telah terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Tahun lalu, beberapa pabrik di kawasan industri Tangerang menghentikan operasionalnya sebagai dampak dari gempuran barang-barang impor tekstil.
Salah satu penyebabnya adalah harga bahan baku tekstil dari Tiongkok yang lebih murah. Selain itu, limbah tekstil yang masuk ke Indonesia juga dijual dengan harga terjangkau.
Tahun ini, pabrik-pabrik yang memproduksi sepatu merek internasional seperti Nike dan Adidas terancam tutup akibat meningkatnya biaya produksi. Situasi ini diperburuk oleh melemahnya nilai tukar rupiah.
Rupiah sempat terjun bebas mencapai Rp18.190 per dolar AS pada 8 Juni 2026, angka ini menjadi rekor terendah dalam sejarah. Namun, tren nilai tukar mulai membaik, bahkan pada 15 Juni 2026, rupiah menguat ke level Rp17.160 dan terakhir berada di Rp17.860 per dolar AS pada 27 Juni 2026.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan DPR RI, serikat pekerja, dan elemen buruh lainnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pemerintah akan melakukan koordinasi lintas lembaga secara berkala untuk merespon potensi PHK. “Nanti, Satgas Mitigasi PHK, pemerintah, dan DPR akan rutin bertemu untuk berkoordinasi,” ucap Dasco di Jakarta, pada Sabtu (27/6).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat koordinasi bertujuan untuk memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi setiap perusahaan.
“Berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK, kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan dan permasalahannya apa saja,” ujar Prasetyo.
Dia menambahkan, pemerintah bersama seluruh pihak terkait akan terus memantau dan memperkuat pertukaran informasi guna mencegah terjadinya gelombang PHK yang akan berdampak pada pekerja dan perekonomian.
