Wamenkes Dante ungkap angka anak tanpa imunisasi awal zero dose meningkat setelah pandemi COVID
BANDUNG, Maret.id — Wakil Menteri Kesehatan Dante S. Harbuwono mengakui bahwa cakupan imunisasi rutin pada anak-anak mengalami penurunan signifikan selama pandemi COVID-19, sebuah fenomena yang berdampak jangka menengah hingga panjang pada kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungan lapangan dan jumpa pers di UPTD Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026. Menurut Dante, konsentrasi tenaga kesehatan pada penanggulangan COVID-19 mengakibatkan layanan imunisasi di posyandu-posyandu menurun, dan konsekuensinya terlihat beberapa waktu kemudian melalui kejadian luar biasa (KLB) seperti wabah campak.
Penurunan Cakupan Imunisasi dan Dampaknya
Fenomena “zero dose” — istilah yang dipakai untuk menyebut anak-anak yang tidak pernah menerima vaksin dasar sama sekali — menjadi perhatian utama. Anak yang masuk kategori ini tidak mendapatkan vaksin campak, polio, DPT, dan imunisasi dasar lain sehingga berada dalam kondisi rentan terhadap penyakit yang sebetulnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Dampak penurunan cakupan imunisasi tidak segera tampak, tetapi ketika imunitas kelompok (herd immunity) turun sedikit saja, penyakit seperti campak yang memiliki kemampuan penularan tinggi dapat memicu KLB. Campak secara epidemiologis membutuhkan cakupan imunisasi sekitar 95% untuk mencegah penularan meluas; ketika angka ini tidak tercapai, risiko wabah meningkat pesat.
Penyebab Zero Dose: Hoaks, Isu Agama, dan Akses
Dante menyoroti beberapa faktor penyebab meningkatnya anak zero dose. Pertama, disinformasi—misalnya klaim tanpa bukti bahwa vaksin menyebabkan autisme—telah beredar luas dan memengaruhi keputusan orang tua. Kajian ilmiah berulang di berbagai negara dengan sampel besar tidak menemukan hubungan antara imunisasi dan autisme, namun mitos tersebut masih berkelanjutan di ruang publik. Kedua, isu keagamaan menjadi hambatan lain; beberapa masyarakat ragu karena proses produksi vaksin pernah melibatkan enzim tertentu yang berasal dari sumber hewan, seperti tripsin babi pada tahap pemurnian awal. Menurut Dante, proses produksi lanjutan dan pembersihan membuat bahan tersebut tidak hadir dalam produk akhir, dan kajian oleh otoritas keagamaan telah dilibatkan untuk mengklarifikasi status kehalalan beberapa vaksin. Ketiga, keterbatasan akses layanan selama pembatasan sosial dan pergeseran prioritas layanan kesehatan mempersulit keluarga menjangkau imunisasi bagi anak-anak mereka.
Strategi Penanggulangan: Peran Posyandu dan Tokoh Lokal
Untuk mempercepat pemulihan cakupan imunisasi, Dante menekankan pentingnya penguatan jaringan pelayanan dasar, khususnya posyandu. Sementara jumlah puskesmas yang ada — sekitar puluhan ribu — tidak cukup menjangkau semua anak zero dose secara langsung, ratusan ribu posyandu yang tersebar hingga tingkat desa dan dusun memiliki potensi besar sebagai ujung tombak mobilisasi dan pemberian imunisasi. Pendekatan yang direkomendasikan meliputi kampanye tukang (catch-up), penjadwalan layanan imunisasi keliling, dan pemetaan anak zero dose menggunakan data registri kesehatan lokal. Selain itu, keterlibatan tokoh agama, pemuka masyarakat, serta kader posyandu diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan melawan informasi keliru.
Analisis Ahli dan Rekomendasi Kebijakan
Dari perspektif kesehatan masyarakat, menangani zero dose membutuhkan kombinasi intervensi: komunikasi risiko yang jelas dan konsisten, penguatan sistem pencatatan vaksinasi, serta kampanye imunisasi terfokus di daerah yang teridentifikasi memiliki cakupan rendah. Ahli epidemiologi menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan menggunakan data spasial untuk memprioritaskan area intervensi, melaksanakan surveilans penyakit yang ditingkatkan, dan mengintegrasikan imunisasi dengan layanan lain seperti imunisasi ibu hamil dan pemeriksaan balita agar kunjungan kesehatan lebih bernilai. Program edukasi yang berbasis bukti dan melibatkan tokoh lokal dapat mereduksi ketakutan dan mispersepsi. Selain itu, kolaborasi lintas sektor — antara kesehatan, pendidikan, dan agama — terbukti efektif dalam mencapai keluarga yang sulit dijangkau.
Kesimpulannya, pernyataan Wakil Menteri Kesehatan menempatkan fokus pada tantangan pemulihan program imunisasi pasca-pandemi: dari mengatasi hoaks dan keraguan berbasis agama hingga memperluas kapasitas layanan di tingkat komunitas. Penanganan zero dose bukan hanya tugas sektor kesehatan, melainkan membutuhkan sinergi antara pembuat kebijakan, tenaga kesehatan di garda depan, tokoh agama, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dasar yang esensial bagi masa depan mereka. Jika langkah-langkah pemulihan dijalankan cepat dan sistematis, risiko KLB dapat ditekan dan kemajuan kesehatan anak yang dicapai sebelum pandemi dapat dipulihkan.
