Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, meminta pabrik kelapa sawit untuk tidak memainkan harga tandan buah segar (TBS). Ia menegaskan agar pabrik membeli TBS sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat, pada Minggu, 28 Juni 2026. Sudaryono menekankan bahwa kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari upaya swasembada pangan nasional.
“Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya,” ujar Sudaryono.
Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan mengurangi komoditas pangan lainnya.
“Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera,” ucapnya.
Sudaryono menegaskan peran strategis HKTI sebagai mitra pemerintah. Ia berharap organisasi tersebut dapat turut serta memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia pun menegaskan bahwa seluruh petani harus mendapatkan keuntungan dari hasil usaha mereka. Pemerintah akan memastikan pupuk tersedia, meningkatkan produksi, dan menjaga harga hasil panen agar tetap menguntungkan.
“Petani tidak boleh lagi hidup susah. Pemerintah hadir untuk memastikan [ketersediaan] pupuk, peningkatan produksi, dan keberlanjutan harga hasil panen,” katanya.
Wamentan juga membuka ruang komunikasi langsung dengan petani. Ia mengajak masyarakat untuk menyampaikan permasalahan terkait irigasi, pupuk, benih, dan kebutuhan pertanian lainnya untuk segera ditindaklanjuti.
“Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani,” ucapnya.
Sudaryono optimis bahwa sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, HKTI, dan pelaku usaha akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat harus sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan petani.
