Jakarta, Maret.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin ikrar 7.588 petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Provinsi Sumatra Selatan pada Minggu, 28 Juni 2026. Petugas tersebut berasal dari 17 kabupaten dan kota yang tersebar di provinsi tersebut.
Dalam acara tersebut, Mensos menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi pembangunan yang tepat sasaran. “Ini kesempatan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan data yang akurat sesuai kenyataan di lapangan,” ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Menurutnya, pemerintah sedang mengonsolidasikan data nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menambahkan bahwa semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menggunakan rujukan data yang sama.
“Data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kini disatukan,” ucapnya. Proses pengolahan data tersebut akan dilakukan secara profesional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Saifullah Yusuf juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar. Ia berpesan kepada para petugas untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan empati.
“Jangan hanya mengejar target,” ujarnya menegaskan. “Bekerjalah dengan hati dan penuh empati karena masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang baik.”
Selanjutnya, Saifullah Yusuf memimpin ikrar bersama ribuan petugas sensus yang menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sesuai prosedur dalam menghadirkan data yang akurat bagi pembangunan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa kualitas pendataan adalah kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan agar tidak ada data yang terlewat dan seluruh informasi dicatat secara akurat.
“Jangan ada yang terlewat dan datanya harus akurat,” ujarnya. “Ini karena di balik data yang akurat ada pejuang sensus yang hebat.”
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menambahkan bahwa hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus didasari oleh data, bukan sekadar perkiraan.
“Jika kita membuat kebijakan dengan data, Insyaallah akan tepat sasaran dan efektif,” ujarnya. “Pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa membangun hanya menggunakan feeling (perasaan) semata.”
