Jakarta, Maret.id — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat upaya antisipasi terhadap dampak fenomena El Nino. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, saat berlangsungnya sosialisasi antisipasi El Nino bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 29 Juni 2026. “Kita harus tetap memastikan masyarakat tetap aman. Kebutuhan air dan pangan terpenuhi, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan,” ujar Lilik.
Lilik juga menjelaskan bahwa fenomena El Nino berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang dibandingkan biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kekeringan ekstrem akan terjadi antara Juli hingga September 2026.
Pemerintah daerah diminta untuk segera memetakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan selama musim kemarau. Daerah juga didorong untuk mengampanyekan panen air hujan dan mengendalikan penggunaan air secara bijak selama ketersediaan air masih mencukupi.
Selain itu, pemerintah daerah harus menyusun rencana kontinjensi kekeringan, yang mencakup penyiapan mobil tangki air, pemetaan sumber air alternatif, serta mekanisme distribusi air bersih ke daerah terdampak. Kemenko PMK juga meminta peningkatan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
“Pemetaan sumber air untuk pemadaman, serta penguatan patroli terpadu bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan,” kata Lilik. Ia menambahkan bahwa operasi modifikasi cuaca juga perlu dipersiapkan sejak awal musim kemarau dalam kolaborasi dengan BMKG dan BNPB.
BMKG memperkirakan peluang fenomena El Nino mencapai kategori kuat sebesar 98 persen pada tahun ini, yang dapat memperparah musim kemarau. “El Nino akan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan produksi pangan,” ucap Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
Teuku menyebut, indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) saat ini telah mencapai plus 1,61. Suhu permukaan laut di Samudera Pasifik telah menghangat dan melewati ambang netral selama tujuh bulan berturut-turut.
“BMKG memprediksi peluang intensitas El Nino mencapai level kuat sebesar 98 persen,” jelasnya. Ia menambahkan, El Nino akan mempengaruhi pola curah hujan, yang diperkirakan akan jauh di bawah rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir.
Fenomena ini diperkirakan paling berdampak di wilayah selatan garis khatulistiwa, termasuk Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara. Sementara itu, wilayah barat Sumatera dan bagian utara Kalimantan masih memiliki pola hujan relatif tinggi.
BMKG juga mengingatkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang meningkat di enam provinsi rawan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. “Pemerintah saat ini lebih mengedepankan langkah pencegahan,” kata Teuku.
Di sektor perkotaan, potensi penurunan kualitas udara meningkat akibat konsentrasi polutan yang lebih tinggi selama musim kemarau. Ini dapat menambah risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan heat stroke.
BMKG merekomendasikan pengendalian emisi kendaraan, peningkatan penggunaan transportasi umum, serta perluasan sistem pemantauan kualitas udara. Dalam sektor pertanian, pemerintah daerah diminta menyesuaikan pola tanam berdasarkan prakiraan iklim.
Sementara itu, musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino diperkirakan akan menurunkan volume air di sekitar 220 bendungan di Indonesia. Hal ini berpotensi mempengaruhi produksi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada.
BMKG akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung langkah mitigasi termasuk bersama BNPB dalam operasi modifikasi cuaca. “Saya yakin dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi fenomena El Nino,” ucap Teuku.
