Jakarta, Maret.id — Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menganggap safari politik yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo adalah hak semua warga negara.
“Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja,” kata Puan di DPR RI, pada Selasa, 30 Juni 2026.
Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi politik dan sosial tetap kondusif, mengingat kondisi global yang saat ini penuh ketidakpastian. “Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif,” jelas Puan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menjalani safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung sejak Jumat, 26 Juni 2026. Dalam waktu tiga hari, Jokowi mengunjungi berbagai kabupaten dan kota di provinsi yang dikenal sebagai Sai Bumi Ruwa Jurai.
Jokowi memulai aktivitas tersebut dengan menjalankan ritual adat setempat untuk menerima gelar “Baginda Pemuka Bangsa” di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, pada Sabtu, 27 Juni 2026. Dalam momen tersebut, Jokowi mengenakan pakaian adat dan melakukan ritual menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus menegaskan bahwa pelaksanaan ritual tersebut bukan atas permintaan Jokowi, melainkan merupakan penghargaan dari masyarakat adat di Lampung atas kontribusi selama menjabat sebagai presiden. “Ritual itu bukan Pak Jokowi buat. Pak Jokowi hanya sebagai orang yang diberikan gelar tersebut,” kata Bestari saat dihubungi pada Senin, 29 Juni 2026.
