Jakarta, Maret.id — Komisi VII DPR RI mendorong evaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas oleh pemerintah. Penekanan ini bertujuan agar kebijakan tersebut berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar, bukan hanya berorientasi pada investasi semata.
Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyoroti data yang menunjukkan adanya kesenjangan capaian antar-KEK. Ia menekankan bahwa beberapa kawasan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Saya melihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Investasi yang masuk besar, tetapi dampaknya terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum terlihat optimal. Ini yang perlu dievaluasi,” kata Putra Nababan.
Ia juga mempertanyakan mengapa keberhasilan KEK seperti Nongsa belum dapat direplikasi di kawasan lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki strategi yang lebih efektif agar semua KEK Super Prioritas dapat berkembang secara merata.
Putra menilai alokasi anggaran sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur di dalam kawasan. Ia mendorong agar pengembangan KEK juga memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif dan desa-desa penyangga.
“Dengan begitu, manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan lebih meluas,” ucapnya.
Putra juga meminta pemerintah menyajikan data kinerja KEK secara lebih terintegrasi. Ia menilai penyajian data yang komprehensif akan memudahkan DPR dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan KEK Super Prioritas Nasional.
“Harapannya pengembangan KEK tidak hanya meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata,” ujarnya.
