Jakarta, Maret.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan serapan APBN mencapai 97,48 persen hingga akhir 2026. Target ini merupakan bagian dari komitmen untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program perumahan nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyatakan bahwa pagu anggaran kementerian meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Penambahan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan target pembangunan menjadi 414.212 unit rumah.
Didyk Choiroel juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang meraih alokasi Rp8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari total pagu kementerian. Komposisi anggaran kementerian didominasi oleh program fisik yang mencapai 92,67 persen.
Hingga 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp2,604 triliun atau 25,27 persen dari pagu awal. Realisasi tersebut mencakup Program Dukungan Manajemen, BSPS, serta berbagai program non-BSPS yang sedang berjalan.
“Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP,” ucap Didyk dalam konferensi pers pada 1 Juli 2026.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, melaporkan bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah mencapai Rp20,3 triliun hingga 30 Juni 2026. Capaian ini menjadi dasar untuk menambah plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.
Sri menambahkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi penyerap KUR Perumahan terbesar dengan nilai Rp4,6 triliun. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat realisasi penyaluran tertinggi sebesar Rp10,55 triliun.
Untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran subsidi telah mencapai 93.339 unit rumah. Bank Tabungan Negara (BTN) berkontribusi sebagai penyalur terbesar dengan realisasi sebanyak 45.726 unit rumah.
“Realisasi per 1 Juli 2026 menunjukkan kami telah berhasil menyerahkan 93.339 unit rumah subsidi, terbagi antara 93.330 unit untuk rumah tapak dan 9 unit untuk rumah susun,” kata Sri.
Forum tersebut juga membahas percepatan berbagai program prioritas di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Diskusi meliputi penyediaan lahan, penguatan regulasi, serta peningkatan kualitas dalam pelaksanaan program perumahan nasional.
