Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) efektif mempercepat penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Aceh pascabencana. Ini dilakukan untuk memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak.
Proyek ini senilai lebih dari Rp1,2 triliun, dengan sejumlah kabupaten menjadi prioritas. Progres pembangunan berbagai paket pekerjaan hingga awal Juli 2026 telah mendekati 40 persen.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan infrastruktur dasar pascabencana adalah prioritas. “Proses pemulihan terus berjalan dan menunjukkan progres yang positif,” ucap Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum. Ia menambahkan, fokus tidak hanya pada percepatan penyelesaian, tetapi juga pada memastikan kualitas hasil pemulihan.
Salah satu paket pekerjaan utama yang dilaksanakan adalah Penanganan SPAM Pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Nilai kontrak paket ini sebesar Rp516,59 miliar. Hingga 1 Juli 2026, progres fisik proyek ini mencapai 37,59 persen.
Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan dan peningkatan empat sistem SPAM. Ini termasuk pembangunan lima sumur bor dangkal dan 25 sumur bor dalam, serta pembangunan tiga Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru dengan total kapasitas 250 liter per detik (Lps).
Untuk mempercepat penyelesaian, kontraktor menerapkan beberapa strategi. Ini meliputi penambahan tenaga kerja dan jam kerja, percepatan proses engineering dan desain, serta penggunaan struktur baja dan prefabrikasi komponen.
Selain itu, penanganan juga berlangsung di paket SPAM Pascabencana Kabupaten Aceh Tamiang II, Aceh Timur, dan Kota Langsa dengan nilai kontrak Rp246,69 miliar. “Hingga 1 Juli 2026, progres pekerjaan telah mencapai 35,22%,” papar Dody.
Proyek ini mencakup pembangunan empat sistem SPAM, sepuluh sumur bor dangkal, dan 20 sumur bor dalam. Pembangunan satu sumber air permukaan dan dua IPA baru berkapasitas total 70 Lps juga menjadi bagian dari upaya ini.
Penanganan SPAM pascabencana juga dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Bener Meriah, dengan nilai kontrak mencapai Rp526,42 miliar. Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan pemulihan infrastruktur air minum yang tahan lama dan berkualitas bagi masyarakat Aceh.
