Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan bahwa Kementerian HAM akan terus memperkuat kerja sama dengan TNI dan Polri dalam menangani berbagai persoalan di Papua.
Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan bersama jajaran TNI dan Polri di Kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 7 Juli 2026. Mugiyanto memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah menjadikan prinsip hak asasi manusia sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas mereka.
“Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang besar kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini, sudah menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai dasar dalam penegakan hukum dan memastikan keamanan,” ujar Mugiyanto.
Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap langkah penyelesaian masalah di Papua, mengingat kompleksitas situasi di wilayah tersebut. “Karena memang situasi di Papua kompleks, penanganan di Papua membutuhkan keterlibatan dan konsensus semua pihak,” ucapnya.
Mugiyanto juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan di Papua tidak dapat menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Semua elemen bangsa, termasuk lembaga negara, tokoh masyarakat, dan partai politik, perlu terlibat dalam pembangunan kesepahaman untuk solusi yang berkelanjutan.
“Semua komponen bangsa legislatif, eksekutif, yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partai politik juga harus terlibat,” sambungnya.
Mugiyanto mengapresiasi langkah cepat aparat dalam menangani kasus pembakaran pesawat milik AMA yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Tindak lanjut aparat dalam menangani kekerasan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah untuk bertindak cepat terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.
