Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menolak wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada tahun 2027.
Said menyatakan bahwa ibadah haji adalah kewajiban bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat, baik secara fisik maupun finansial. Menurutnya, penggunaan APBN untuk membantu biaya haji dianggap tidak tepat.
“Orang naik haji itu bagi orang yang mampu. Lahir dan batin. Kalau orang yang mampu kemudian pemerintah diminta turun tangan, itu akan jadi problem dari sisi syar’i,” ujar Said kepada wartawan pada Rabu, 8 Juli 2026.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji. Menurutnya, BPKH perlu meningkatkan hasil pengelolaan dana agar keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup kenaikan biaya penyelenggaraan haji.
“Lebih baik jangan pemerintah. BPKH yang selama ini menampung dana jemaah haji, supaya hasil usahanya ditambah, diperbesar, sehingga punya kemampuan dari keuntungan hasil usaha untuk menambal kekurangan atau kenaikan ongkos haji,” ucapnya.
Said juga menyoroti aspek keadilan sosial dalam penggunaan anggaran negara. Ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah. Oleh karena itu, APBN seharusnya diprioritaskan untuk kelompok tersebut, bukan untuk membiayai ibadah bagi mereka yang sudah mampu secara syariat.
“Kalau orang mau naik haji pakai APBN, yang miskin masih banyak. Masa kita suruh bantuin yang mampu? Jangan dong,” tegasnya.
Said menegaskan bahwa ia tidak pernah merekomendasikan penggunaan APBN untuk menutup kenaikan biaya haji karena hal tersebut juga dinilai menimbulkan persoalan dari sisi syariat. “Saya tidak pernah merekomendasikan hal yang seperti itu, karena problem syar’inya,” pungkasnya.
