Jakarta, Maret.id — Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, dihadapkan pada tuntutan berat dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek pengadaan laptop Chromebook. Pada Rabu, 13 Mei 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun kepada Nadiem.
Tuntutan Penjara 18 Tahun
Jaksa Roy Riady dalam membacakan surat tuntutannya menyatakan bahwa Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selama lebih dari dua jam, jaksa memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Nadiem dalam praktik korupsi tersebut.
Jaksa juga meminta agar Nadiem membayar denda sebesar Rp 1 miliar, yang apabila tidak dibayarkan, akan diubah menjadi pidana kurungan selama 190 hari. Tak hanya itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,6 triliun, sebuah jumlah yang mengagetkan dan dianggap mencerminkan besarnya kerugian negara akibat tindakannya.
Kerugian Negara
Dalam sidang tersebut, jaksa menjelaskan bahwa kerugian negara berasal dari program digitalisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Ditemukan bahwa pengadaan laptop Chromebook dan sistem manajemen Chrome Device Management (CDM) tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Kerugian yang dihitung mencapai Rp 2,18 triliun, yang terdiri dari Rp 1,56 triliun untuk program digitalisasi pendidikan dan 44,05 juta dolar AS (setara dengan Rp 621,39 miliar) akibat pengadaan CDM yang tidak bermanfaat. Melihat besarnya kerugian ini, kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Tindakan Selanjutnya
Jaksa meyakini bahwa tindakan Nadiem tidak sendirian, melainkan melibatkan minimal tiga orang terdakwa lain dalam proses pengadilan terpisah, termasuk Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara itu, satu terdakwa lainnya, Jurist Tan, masih buron dan sedang dalam pencarian oleh pihak berwajib.
Selain menjatuhkan hukuman penjara, pihak kejaksaan juga mengusulkan agar harta benda milik Nadiem dirampas dan dilelang untuk menutup uang pengganti yang sangat besar tersebut. Jika harta benda tersebut tidak mencukupi, Nadiem dapat dipidana tambahan selama sembilan tahun.
Optimisme di Tengah Tantangan
Menanggapi tuntutan tersebut, Nadiem melalui tim hukum dan pernyataannya sendiri menyatakan optimisme bahwa ia dapat terbebas dari dakwaan. Ia berharap proses hukum berjalan fair dan transparan, serta mempercayakan semuanya kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang adil.
Kasus ini tidak hanya menghebohkan masyarakat tetapi juga menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan terus dinanti oleh masyarakat, sebab keputusan hakim dapat berdampak luas terhadap reputasi dan integritas sistem pemerintahan saat ini.
