Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pelaksanaan awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan ini mencakup kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kendala yang ada dan telah menyiapkan langkah-langkah untuk memperkuat implementasi program di lapangan. Saat menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat pada sidang DPR RI, ia mengatakan, “Pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,” ucap Purbaya.
Pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan potensi ekonomi lokal sebagai bagian dari rantai pasok program MBG.
Purbaya menjelaskan bahwa SPPG didorong untuk bermitra dengan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Sebagai langkah konkret, aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Ia menilai bahwa capaian ekonomi Indonesia yang positif perlu disampaikan kepada masyarakat dan pelaku pasar.
“Jadi, saya pikir ke depan dengan berita ini kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal, dan lain-lain termasuk rupiah bahwa kita ke depan tinggal maju saja, tidak mundur lagi,” ungkap Purbaya.
