Jangan Salah Langkah! Pakar Bongkar Kesalahan Fatal Kaitkan Utang Pemerintah dan MBG

Jakarta, Maret.id — Pengamat ekonomi baru-baru ini menanggapi isu yang berkembang mengenai hubungan antara kenaikan utang negara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, anggapan ini mencerminkan cara berpikir fiskal yang dangkal dan kurang memahami kompleksitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang modern.

Penjelasan dari Para Ahli Ekonomi

Ronny P. Sasmita, seorang pakar ekonomi dan Analis Senior di Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), menjelaskan bahwa dalam pengelolaan anggaran modern, utang negara tidak terfokus pada pendanaan satu program saja. Sebaliknya, utang merupakan bagian dari strategi pembiayaan yang lebih luas untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga perlindungan sosial.

“Utang negara adalah bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara. Ini bukan hanya untuk membiayai MBG, tetapi juga berkaitan dengan investasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Ronny pada Selasa, 12 Mei 2026.

Data Utang Pemerintah Pusat

Seperti yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total utang pemerintah pusat mencapai Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun, yang menyentuh angka 87,22 persen, dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun, atau 12,78 persen.

Menurut Ronny, penting untuk memahami bahwa realisasi utang tidak dapat dihubungkan hanya dengan satu program seperti MBG. Struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, yang berbeda dengan pendekatan project-based debt yang sering kali dipahami oleh masyarakat.

Keterkaitan Utang dengan Program Pemerintah Lainnya

Ronny menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan utang dikaitkan dengan program tertentu, maka semua aspek pengeluaran pemerintah, termasuk infrastruktur dan gaji pegawai negeri, bisa dipandang sebagai penyebab utama utang. “Ekonomi negara berfungsi dengan cara yang jauh lebih kompleks daripada sekadar analisis yang disederhanakan di media sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa investasi dalam gizi anak merupakan salah satu bentuk pengeluaran negara yang sangat produktif. Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung produktivitas jangka panjang sebuah negara. Oleh karena itu, program seperti MBG seharusnya dipandang sebagai investasi vital, bukan sebagai beban utang semata.

Kesimpulan dan Harapan Ke Depan

Diskusi ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana utang pemerintah seharusnya dikelola dan dipahami. Mengaitkan program tertentu dengan peningkatan utang bisa jadi simplifikasi yang berbahaya. Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia memerlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengelolaan utang, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia.

Sebagai masyarakat, kita dituntut untuk lebih kritis dan memahami kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, agar bisa memberikan tanggapan yang konstruktif terhadap isu-isu yang berkembang. Diskusi ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi semua pihak mengenai pentingnya investasi di berbagai sektor demi masa depan yang lebih baik.