Jakarta, Maret.id — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR RI untuk mencairkan uang muka senilai Rp4 triliun. Tujuan dana ini adalah untuk mengamankan lokasi tenda dan layanan Armuzna bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi pada tahun 2027.
Pengajuan ini dilakukan sebagai respons terhadap aturan baru yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Aturan tersebut memberlakukan tenggat waktu ketat, di mana akses transfer dana ke sistem Nusuk Masar akan ditutup jika pembayaran tidak segera dilakukan.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan permintaan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026. “Kemenhaj sudah mengajukan uang muka kepada DPR RI dalam agenda Raker hari ini sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M,” ujar Maria Assegaff, Juru Bicara Kemenhaj RI.
Maria menambahkan bahwa Pemerintah Arab Saudi membuka akses transfer dana ke sistem Nusuk Masar mulai 15 Juli 2026. “Tenggat waktu dari Arab Saudi kali ini sangat mendesak dan tidak bisa ditunda,” tegas Maria. Jika Indonesia terlambat melakukan pembayaran, konsekuensinya dapat mengakibatkan kehilangan lokasi tenda di Arafah dan Mina.
Lokasi tenda yang strategis di Arafah dan Mina adalah faktor penentu kenyamanan jemaah. Kehilangan posisi yang sudah diperoleh pada tahun lalu akan memaksa jemaah Indonesia menempati lokasi yang kurang strategis, berdampak pada kualitas layanan dan kenyamanan selama ibadah Armuzna.
“Jadi, demi kenyamanan jemaah, kita harus bergerak cepat mengamankan posisi. Ini bukan sekadar masalah prosedur, tapi tentang bagaimana kita memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik,” lanjut Maria menekankan pentingnya pembayaran segera.
Total uang muka yang diajukan Kemenhaj mencapai 858,74 juta SAR atau sekitar Rp4 triliun dengan asumsi kurs Rp4.666,67 per Riyal. Angka ini mencerminkan skala layanan yang harus diamankan untuk lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada 2027.
