Jakarta, Maret.id — Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyoroti polemik terkait penanganan kasus mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah strategis guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Sejak beberapa hari terakhir berkembang asumsi-asumsi liar yang meracuni kognisi rakyat Indonesia. Berbagai teori bermunculan hingga menyeret banyak institusi negara. Racun itu tidak bisa dilawan hanya dengan bantahan atau siaran pers, tetapi dengan menghadirkan figur-figur yang masih dipercaya publik,” ucap Gus Lilur, yang juga penulis buku “Prabowo untuk Indonesia Raya,” pada Kamis, 16 Juli 2026.
Gus Lilur menegaskan pentingnya penguatan tata kelola penegakan hukum. Ia merekomendasikan agar Presiden Prabowo memperkuat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menjadikannya di bawah koordinasi Menko Polkam.
“Satgas PKH perlu diperkuat, bukan dibubarkan. Kepemimpinannya sebaiknya berada di bawah Menko Polkam agar koordinasi lintas lembaga semakin kuat dan mampu menjawab tantangan yang muncul pasca kasus yang menyeret mantan Ketua Pelaksana Satgas PKH,” imbuhnya.
Gus Lilur juga mengusulkan agar Mahfud MD mengisi jabatan Menko Polkam, dengan Busyro Muqoddas sebagai Wakil Menko Polkam. Ia menganggap Mahfud memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang tata kelola aparat penegak hukum.
“Busyro Muqoddas dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan korupsi. Duet ini dapat memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” katanya.
Gus Lilur mengingatkan Presiden Prabowo untuk tidak terjebak dalam persepsi berpihak kepada kelompok atau institusi tertentu. “Presiden harus hadir menjadi solusi atas berbagai faksi, bukan menjadi bagian darinya. Prabowo harus berdiri di atas semua kepentingan dan merangkul seluruh elemen bangsa agar tidak muncul polarisasi baru yang merugikan Indonesia,” jelasnya.
