PEMERINTAH HARUS SEGARAUNGKAP AKTOR DI BALIK KAPAL PMI TENGGELAM DI MALAYSIA!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah diminta untuk mengungkap aktor di balik tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Desakan tersebut datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yang menilai insiden ini lebih dari sekadar kecelakaan laut biasa.
Meningkatnya Kasus Perdagangan Manusia
Insiden tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia di perairan Perak, Malaysia, menjadi sorotan media dan masyarakat. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut mencerminkan praktik perdagangan manusia yang harus diusut tuntas. Dia menegaskan pentingnya mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam jaringan tersebut untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.
DPR RI menekankan perlunya tindakan lebih tegas dalam mencegah pengiriman PMI ilegal. Mafirion berargumentasi bahwa ketidakadilan terhadap pekerja migran ini harus ditindaklanjuti dengan langkah komprehensif, termasuk pengawasan yang lebih ketat serta edukasi terhadap calon pekerja migran mengenai risiko yang mungkin mereka hadapi.
Pemerintah dan Aparat Hukum Didesak Bertindak
Mafirion mengingatkan bahwa bukan hanya nakhoda kapal yang harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama aparat penegak hukum, harus melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap aktor intelektual yang mungkin terlibat dalam bisnis perdagangan manusia.
Dia juga meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut berperan aktif dalam menyelidiki kejadian ini serta memberikan perlindungan bagi korban selamat dan keluarga korban yang terdampak.
Kementerian Luar Negeri Konfirmasi Korban
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa tujuh WNI ditemukan meninggal dunia setelah kapal tersebut tenggelam. Diketahui bahwa kapal yang berangkat membawa 37 WNI mengalami insiden pada Senin, 11 Mei 2026.
Direktur Perlindungan WNI dari Kemlu RI, Heni Hamidah, menyatakan bahwa pencarian atas 14 penumpang yang hilang saat ini masih berlangsung oleh otoritas pencarian dan penyelamatan Malaysia. Upaya identifikasi korban yang selamat dan yang telah meninggal sedang dilakukan, terutama untuk mereka yang diduga berasal dari Sumatera Utara.
Sebagian besar korban dilaporkan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, yang mempersulit proses identifikasi. Kementerian berencana mengirim tim untuk membantu mengidentifikasi dan menghubungi keluarga korban.
DPR berharap sinergi lintas kementerian dan aparat penegak hukum dapat mempercepat pengungkapan jaringan perdagangan manusia yang ada. Tragedi ini seharusnya menjadi impetus bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keberangkatan pekerja migran.
Keselamatan warga negara adalah tanggung jawab bersama yang harus diutamakan, dan tidak hanya bersikap reaktif saat terjadi kecelakaan. Dukungan masyarakat dan edukasi merupakan bagian penting dalam mencegah praktik ilegal ini berlanjut.
