Jakarta, Maret.id — Wacana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang melibatkan TNI dan Polri dalam pengelolaan perpajakan menimbulkan berbagai respons dari masyarakat.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan agar kebijakan ini tidak menciptakan rasa takut di kalangan wajib pajak. Ia menyatakan bahwa setiap kebijakan yang memiliki tujuan baik seharusnya mendapat dukungan.
“Namun, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan tujuan pelibatan TNI dan Polri secara transparan, serta memastikan bahwa implementasinya tidak menyebabkan keresahan maupun moral hazard di lapangan,” kata Utut.
Utut menambahkan, tanggapan masyarakat yang beragam merupakan hal yang wajar. “Kalau ini saya tidak bisa sebut Komisi I, kalau ada pandangan saya pribadi. Karena kalau pro dan kontra itu ada di negara yang demokratis,” ujarnya di komplek parlemen, Senayan, Senin.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan perlunya menjaga agar kebijakan tidak menimbulkan ketakutan, khususnya bagi para wajib pajak. “Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, petugasnya dijalanin ada tugas tambahan,” tambahnya.
Ia menyarankan Kementerian Keuangan untuk melakukan sosialisasi intensif kepada para wajib pajak sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. “Kalau hemat saya, sebelum ini diturunkan, paling tidak diundang dulu para wajib pajak yang besar-besar,” ucap Utut.
