Jakarta, Maret.id — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok. Menurutnya, meskipun pemerintah telah berulang kali memberikan pembekalan dan memperkuat sistem pengawasan, pelanggaran hukum tetap terjadi.
Tito menyatakan bahwa seluruh kepala daerah telah mengikuti retret dan pembekalan di awal masa jabatan mereka. Selain itu, pemerintah juga telah membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan serta memberikan pembinaan secara berkala.
“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan. Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga,” ucap Tito.
Meskipun demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tindakan setiap kepala daerah. Perilaku para pejabat tersebut sangat bergantung pada integritas masing-masing individu.
“Kita kan enggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat, ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang,” ujar Tito.
Dia berharap bahwa OTT yang menjerat Bupati Lombok dapat menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. Tito meminta agar mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan tidak melakukan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.
“Saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi,” kata Tito.
