Jakarta, Maret.id — Gaji Donny Ermawan yang kini menjabat Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Pertanyaan muncul mengenai apakah Donny akan menerima gaji ganda setelah dilantik sebagai Gubernur URI. Saat ini, pemerintah belum mengumumkan skema penghasilan maupun dasar hukum remunerasi bagi Gubernur URI.
Hal ini disebabkan jabatan tersebut merupakan nomenklatur baru yang belum diatur dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, besaran gaji dan hak keuangan untuk posisi tersebut masih belum memiliki ketentuan resmi.
Ketiadaan regulasi resmi membuat masyarakat membandingkan posisi Gubernur URI dengan rektor perguruan tinggi negeri (PTN), yang biasanya mendapatkan gaji dari berbagai sumber, termasuk gaji pokok dan tunjangan.
Di sisi lain, Donny Ermawan menyatakan akan tetap bertugas sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Hal ini menambah munculnya pertanyaan apakah kedua jabatan tersebut akan memberikan penghasilan yang bersamaan.
Hingga saat ini, publik masih menanti kepastian mengenai penghasilan Donny sebagai Gubernur URI. Dalam konteks ini, perbandingan dengan rektor PTN menjadi semakin relevan. Rektor biasanya memperoleh berbagai komponen pendapatan, termasuk gaji sebagai aparatur sipil negara jika berstatus PNS, tunjangan jabatan dan kinerja, serta insentif lainnya sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
Pihak terkait diharapkan segera memberikan kejelasan mengenai skema remunerasi untuk posisi Gubernur URI dan implikasinya terhadap penghasilan Donny Ermawan.
