Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya pengelolaan sarana prasarana (Sarpras) Sekolah Rakyat.
Dia menyebut pengelolaan seluruh fasilitas yang merupakan barang milik negara (BMN) menjadi kunci keberhasilan program prioritas yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran ataupun kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan sarana prasarana,” ucap Agus Jabo Priyono, Wamensos.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola BMN dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari hingga 23 Juli 2026.
Agus Jabo menambahkan, Presiden tidak hanya menggagas program Sekolah Rakyat tetapi juga memberikan dukungan nyata terhadap penganggaran, sistem, dan pengadaan barang serta jasa.
“Dan saya pikir, pak presiden sudah mempersiapkan dan sudah terbukti kemudian sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat itu sangat luar biasa,” jelasnya.
Sarana prasarana yang disediakan mencakup tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Agus Jabo menekankan bahwa seluruh fasilitas tersebut merupakan barang milik negara, yang diperoleh melalui APBN.
“Oleh karena itu, jelas dia, pengelolaan BMN bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban Kemensos sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat kepada negara dan publik,” ucapnya.
“Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, tentunya pelayanan kepada peserta didik akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila pengelolaan BMN tidak tertib, maka kualitas layanan pendidikan juga akan ikut berdampak,” tegasnya.
Agus Jabo juga memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan BMN agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
