Jakarta, Maret.id — Kementerian Sosial dan Kementerian Pariwisata menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat pengembangan Sekolah Rakyat. Acara tersebut berlangsung di Kampus Dayeuhkolot Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada Kamis, 23 Juli 2026.
Kerja sama ini bertujuan untuk memfasilitasi penyiapan lahan, penguatan kurikulum, dan akses beasiswa bagi para lulusan. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan komitmen kementeriannya untuk menyediakan lahan seluas lima hektare bagi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami di Kementerian Pariwisata, di Politeknik Pariwisata NHI Bandung ini akan memberikan tanah lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan dua hektare untuk pembangunan fasilitas olahraga yang bisa digunakan bersama dengan anak-anak NHI Bandung,” kata Widiyanti.
Selain infrastruktur, Kementerian Pariwisata berencana memperkuat kualitas pendidikan melalui kurikulum pariwisata untuk siswa Sekolah Rakyat. Program beasiswa juga akan diberikan bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata.
“Sekolah Rakyat ini kami berikan alokasi 20% bisa masuk ke politeknik pariwisata dengan beasiswa,” ucap Widiyanti. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kampus Politeknik Pariwisata akan menjadi proyek permanen.
“Tanah yang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata ini akan menjadi bagian dari salah satu gedung permanen yang akan dibangun,” jelas Gus Ipul. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico.
Sekolah Rakyat ini direncanakan menampung sekitar 2.000 siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sebagai sekolah berasrama, siswa akan mendapatkan pendampingan 24 jam dengan dukungan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, termasuk Learning Management System (LMS).
“Intinya sekolah rakyat ingin menghadirkan proses pembelajaran dengan lingkungan berkualitas dan mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi generasi emas tahun 2045,” ucap Gus Ipul.
