Mamuju Tengah Usulkan Lahan Baru Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Percepatan Sertifikasi
Jakarta, Maret.id — Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia menindaklanjuti usulan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, terkait perubahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi awal yang diajukan dinilai memerlukan proses pematangan lahan yang berbiaya mahal.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, semua persyaratan administrasi, terutama sertifikasi lahan, harus segera dilengkapi. Hal ini agar proses survei lanjutan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilakukan.
“Kalau seluruh persyaratan sudah lengkap, segera disampaikan agar prosesnya bisa segera berjalan. Ini merupakan program prioritas Presiden, sehingga administrasinya harus dipercepat,” kata Agus Jabo.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras dan jajarannya di Kantor Kementerian Sosial pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Arsal Aras mengajukan lokasi pengganti di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, seluas sekitar delapan hektare.
Lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang sedang dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Arsal menjelaskan, sebelumnya lahan ini adalah hasil tukar guling antara Pemerintah Desa Mahahe dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Perusahaan sudah mengembalikan lahan kepada desa dan desa telah menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Saat ini proses sertifikasi sedang berjalan di BPN dan kami berharap prosesnya dapat dipercepat,” ucap Arsal.
Dokumen yang disampaikan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa lokasi baru memenuhi ketentuan minimal luas lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni lebih dari lima hektare dalam satu kawasan.
