Jakarta, Maret.id — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia telah meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP).
Pencanangan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak untuk memperbaiki pelayanan publik. Acara tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Melalui sinergi lintas sektor, Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Rini dalam acara peluncuran di Jakarta, Jumat (24/07/2026).
Kementerian PANRB akan terus memperkuat kebijakan, pembinaan, dan juga melakukan pemantauan serta evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menerapkan gerakan ini secara konsisten di semua pemerintah daerah.
Ombudsman Republik Indonesia akan mengawasi kualitas layanan melalui proses pengawasan, menindaklanjuti pengaduan, dan memanfaatkan aspirasi masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan.
Rini menjelaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak diukur dari megahnya gedung atau canggihnya teknologi, melainkan dari dedikasi aparatur yang melayani masyarakat setiap hari. “Di tangan ASN dan seluruh penyelenggara pelayanan publik, kepercayaan masyarakat kepada negara dibangun,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi seluruh layanan publik ke dalam bentuk digital. “Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi mengantre berjam-jam,” kata Rini.
