Jakarta, Maret.id — Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia tidak boleh hanya menjadi potensi yang dimanfaatkan pihak asing.
Menurutnya, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis biodiversitas agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat membuka Biodiversity+Business Forum di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil guna membangun kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.
Jumhur menekankan pentingnya peran Indonesia dalam ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia menyatakan, “Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, kekayaan biodiversitas yang dimiliki harus memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat. “Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain,” ujar Jumhur.
Kegiatan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Sebagai komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), pemerintah terus mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
Jumhur mengajak perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memahami isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. “Perusahaan harus mampu mengambil peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi hijau global,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen pendanaan untuk memperluas keterlibatan sektor swasta dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem. Salah satu mekanisme yang tengah dikembangkan adalah Biodiversity Credit sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung investasi berbasis alam dengan tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel.
