Jakarta, Maret.id — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Moh Jumhur Hidayat, menekankan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa sendiri.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Biodiversity+Business Forum di Jakarta pada 28 Juli 2026. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan pemerintah dengan dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat sipil.
Jumhur menginginkan agar Indonesia berperan aktif dalam ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. “Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini,” kata Jumhur. Ia menegaskan bahwa kekayaan biodiversitas yang dimiliki Indonesia seharusnya tidak ditentukan oleh pihak lain.
Langkah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. “Kekayaan keanekaragaman hayati harus mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Ia mengajak para pelaku usaha untuk memahami isu perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), pemerintah menyediakan berbagai instrumen pendanaan. Salah satu mekanisme yang sedang dikembangkan adalah Biodiversity Credit, yang berfungsi mendukung investasi berbasis alam.
