Jakarta, Maret.id — Kementerian Koperasi dan GREAT Institute menggelar seminar bertajuk “Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945” untuk memperingati Hari Koperasi ke-79. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat koperasi sebagai pilar kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono hadir sebagai pembicara, bersama sejumlah narasumber dari berbagai lembaga. Mereka membahas peran strategis koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi negara. Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, membuka acara dengan membahas paradigma ekonomi Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai Prabowonomics.
“Semangat Prabowonomics harus dipandang sebagai paradigma baru yang dapat menjadi jawaban dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian bangsa,” kata Syahganda. Tantangan tersebut mencakup tekanan geopolitik, ketergantungan pada neoliberalisme, dan ancaman oligarki.
Ferry Juliantono menekankan pentingnya membangun kembali semangat koperasi selaras dengan amanat undang-undang. “Koperasi hadir untuk menjadi agen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang berdaulat,” ucap Ferry. Ia menekankan bahwa partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam mengaktualisasi cita-cita yang dibawa oleh Presiden Prabowo.
“Kita harus mendukung cita-cita Presiden Prabowo dalam mereaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” tambahnya. Diskusi yang dipandu oleh Trisha Indraswari juga menggarisbawahi pentingnya koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa hingga nasional.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. “Tantangan daerah saat ini adalah bagaimana memastikan KDMP dapat berjalan dengan baik sembari menjaga keberlangsungan daerah di tengah ruang fiskal yang terbatas,” ujar Bursah Zarnubi, Ketua Umum APKASI. Para peserta seminar sepakat bahwa revitalisasi koperasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan ekonomi yang inklusif di Indonesia.
