Jakarta, Maret.id — Kebijakan baru pemerintah memberikan harapan bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Melalui skema Top Up, dana Transfer ke Daerah (TKD) akan disesuaikan untuk meningkatkan dukungan finansial.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik inisiatif ini. “Kami menyambut baik dan mengapresiasi respon kebijakan pemerintah ini,” kata Sultan.
Dia menambahkan bahwa penyesuaian TKD berbasis kondisi ruang fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk menghindari kebijakan efisiensi pegawai. Selama ini, banyak kepala daerah mengeluhkan kesulitan dalam mengatur belanja pegawai di tengah tingginya tuntutan terhadap pelayanan publik.
“Sebagai wakil daerah, harus kami akui bahwa terdapat banyak aspirasi dari para Bupati dan Gubernur yang merasa kesulitan dalam mengatur belanja pegawai daerah,” ujar Sultan.
Melalui skema Top Up, daerah diharapkan lebih inovatif dalam menyusun rencana alokasi, terutama untuk belanja pegawai. “Harapannya, ke depan kualitas perencanaan pendapatan dan belanja daerah dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan,” tutup Sultan.
