Jakarta, Maret.id — Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja telah terjalin selama 67 tahun. Kedua negara kini sepakat untuk menjajaki kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Potensi kerja sama ini semakin kuat setelah pertemuan bilateral berlangsung di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 28 Juli 2026. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Indonesia dan Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Layanan Sipil, HE Hun Many dari Kamboja.
“Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara,” ujar Rini Widyantini, Menteri PANRB.
Menteri Rini juga menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan praktik baik dalam tata kelola publik serta reformasi birokrasi. Dia menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dalam pertemuan ini, delapan strategi prioritas untuk transformasi tata kelola publik disampaikan kepada delegasi Kamboja. Selain itu, Rini menyampaikan capaian Indonesia yang telah meluncurkan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pengembangan layanan omnikanal.
Menteri Rini menyatakan, kesempatan kerja sama dengan Kamboja di bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi sangat terbuka lebar. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang tersedia bagi masyarakat.
