Jakarta, Maret.id — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengumumkan penghentian sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat. Keputusan ini diambil setelah inspeksi mendadak mengungkap kondisi dapur yang tidak layak dan kotor.
Temuan Mencolok dalam Inspeksi
Dudung menjelaskan bahwa temuan tersebut diperoleh selama kunjungan mendadak di Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan pada 12 Mei 2026. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan dapur dengan kebersihan yang sangat rendah, termasuk tumpukan sampah serta adanya belatung di area pengolahan makanan.
“Jadi memang menurut saya itu tidak layak. Setelah itu Kepala BGN langsung direspon, sehingga di-suspend saya lihat itu,” ungkap Dudung dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, pada 13 Mei 2026. Penghentian sementara ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak-anak.
Pengawasan Diperketat
Dudung menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak penerima manfaat program MBG. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan harus bersih, sehat, dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
“Pengawasan akan terus diperluas ke sejumlah daerah lain menyusul adanya laporan ketidaksesuaian standar pelayanan MBG,” ujar Dudung. Ia juga berencana untuk memeriksa kondisi di daerah lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat, guna memastikan tidak ada pelanggaran serupa.
Pentingnya Kualitas Makanan
Dudung mengingatkan seluruh yayasan maupun investor yang terlibat dalam program MBG untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Ia menegaskan bahwa prioritas utama seharusnya adalah menjamin kualitas makanan demi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima program.
“Saya sudah komunikasi dengan Pak Dadan agar diantisipasi kepada yayasan maupun investor yang segala rupanya ingin mengambil suatu keuntungan. Ini agar betul-betul diwaspadai,” tandasnya. Ia berharap agar semua pihak lebih memikirkan dampak sosial dari program ini dan tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis.
Lebih lanjut, Dudung menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin program MBG justru menciptakan risiko kesehatan seperti keracunan makanan. Untuk itu, KSP bersama Badan Gizi Nasional akan terus memperketat pengawasan di lapangan.
“Saya sampaikanlah kepada yayasan-yayasan yang mendirikan untuk membuat MBG dan sebagainya. Tolonglah berpikir untuk memajukan bangsa, ini anak-anak kita kasihan,” katanya.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat menjaga kualitas layanan dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat program, sehingga tidak hanya memberikan gizi tetapi juga menjamin kesehatan bagi anak-anak.
