Jakarta, Maret.id — Sebanyak 58 organisasi masyarakat sipil berserta 274 individu dari berbagai kalangan mengajukan petisi mendesak pemerintah untuk menghentikan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam urusan sipil.
Mereka menilai bahwa semakin meluasnya peran militer di luar fungsi pertahanan berpotensi menghidupkan kembali praktik militerisme yang dapat mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Hal ini juga berisiko pada profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
Petisi tersebut menyatakan bahwa demokrasi dan kebebasan di Indonesia akhir-akhir ini terancam akibat keterlibatan militer yang semakin mendalam dalam kehidupan sosial politik. Keterlibatan ini dinilai sudah melampaui tugas pokok yang seharusnya hanya berfungsi dalam pertahanan.
“Rezim pemerintahan ini telah mempolitisasi militer untuk kepentingan pragmatis kekuasaan dan kepentingan proyek rezim,” bunyi petisi yang disampaikan oleh organisasi-organisasi tersebut.
Dalam petisi itu juga diungkapkan kekhawatiran atas pelibatan militer dalam program-program pemerintah. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, hingga pengamanan demonstrasi dinilai telah melibatkan militer di luar fungsi pertahanan.
Keterlibatan semacam ini dianggap bertentangan dengan konstitusi yang menekankan bahwa tugas dan fungsi militer adalah sebagai alat pertahanan negara. “Pelibatan militer dalam fungsi non pertahanan yang tidak proporsional dikhawatirkan akan berdampak serius pada melemahnya profesionalisme militer,” lanjutnya.
“Kami memandang militerisasi sipil telah berdampak signifikan terhadap terjadinya kekerasan terhadap warga sipil,” jelas perwakilan dari petisi tersebut.
Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selama periode Januari hingga April 2026 telah terjadi 44 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI, dengan melibatkan 33 korban warga sipil, 36 orang terluka, dan 22 orang yang meninggal dunia.
