Jakarta, Maret.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa jajarannya akan menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pernyataan ini disampaikan setelah kementeriannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Ara menekankan bahwa tindak lanjut tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi, serta penguatan budaya antikorupsi.
“Ya, tentunya kami harus lebih baik lagi ke depan, makin transparan ya, makin anti-korupsi ya, makin juga kegiatannya berdampak, baik secara administratif,” ucap Ara.
Ia menambahkan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga memastikan setiap program Kementerian PKP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ara memberikan contoh program bedah rumah, yang terealisasi sekitar 45 ribu unit tahun lalu, dan menargetkan mencapai sekitar 400 ribu unit tahun ini.
“Hal-hal yang bersifat struktural, normatif, ya itu harus benar-benar juga lebih baik, tapi dampaknya bagi rakyat harus makin terasa,” jelasnya.
Ara juga mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Dari total anggaran sebesar Rp12,5 triliun tahun ini, sekitar Rp8,3 triliun dialokasikan untuk program bedah rumah.
