Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mempercepat pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Proses penyelesaian yang awalnya ditargetkan satu bulan kini dipercepat menjadi hanya satu minggu. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Kemenko Pangan pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan bahwa percepatan ini dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau daerah yang paling memerlukan.
Pemerintah menetapkan Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku sebagai wilayah prioritas untuk penyelesaian SPPG. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat di daerah dengan angka stunting yang masih tinggi untuk segera menikmati manfaat program ini.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah terpencil lainnya menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan,” kata Sudaryono, Kamis.
Ia menambahkan, “Arahan Bapak Menko bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik.”
Selain itu, Sudaryono menghimbau masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengklaim dapat membantu proses pengajuan atau mempercepat pembukaan SPPG.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi,” tegasnya.
