Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan bagi pondok pesantren berasrama yang memiliki lebih dari 1.000 santri untuk mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.
Kebijakan ini memungkinkan pesantren yang memenuhi syarat untuk membangun dan mengoperasikan dapur MBG dengan catatan seluruh proses pengelolaannya harus sesuai dengan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Standar ini mencakup ketentuan mengenai keamanan pangan, kesehatan, dan sanitasi.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Perbaikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis, yang dipimpin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan kebijakan ini sebagai langkah pemerintah untuk memperluas cakupan Program MBG. “Pesantren yang memiliki lebih dari seribu santri dan menggunakan sistem berasrama dapat membangun dapur sendiri,” kata Sudaryono.
Dia menegaskan agar dapur yang dibangun harus memenuhi standar SPPG, termasuk persyaratan kesehatan dan sanitasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, pesantren dengan jumlah santri di bawah angka tersebut akan tetap dilayani oleh SPPG terdekat.
Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan penyelenggaraan program dapat berlangsung secara optimal, efektif, dan efisien.
