Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rokhmin Dahuri, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan penguasaan lahan yang masih melanda petani di Indramayu. Ia menegaskan bahwa masalah ini berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kecil di daerah tersebut.
Permasalahan Agraria di Indramayu
Rokhmin menyoroti bahwa kondisi penguasaan lahan di Indramayu menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan pertanian yang dikelola petani hanya berkisar 0,4 hektar. Hal ini jauh di bawah standar ekonomis untuk mencapai kesejahteraan petani, yang idealnya membutuhkan minimal 2,5 hektar lahan per kepala keluarga.
“Petani Indramayu sangat terbatas dalam mengelola lahan yang cukup untuk kehidupan mereka. Sementara itu, ketimpangan ini juga menjadi masalah yang lebih besar di tingkat nasional,” ujar Rokhmin di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Segera Diperlukan Reforma Agraria
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan reforma agraria sebagai solusi untuk masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa saat ini 0,2 persen pengusaha besar menguasai sekitar 70 persen lahan di Indonesia.
“Keberpihakan pemerintah dalam pembenahan distribusi lahan adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan,” tambah Rokhmin.
Rokhmin mendorong perlunya akses ekonomi yang lebih adil bagi petani dan nelayan, seiring dengan pelaksanaan reforma agraria yang lebih serius.
Dampak Ekonomi di Jalur Pantura Jawa Barat
Selain itu, Rokhmin juga mengritik kondisi ekonomi di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat yang kini mengalami perlambatan. Aktivitas industri dan perdagangan di wilayah tersebut disebutnya mulai terhambat, sehingga berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.
“Pemerintah harus memperhatikan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Mereka adalah tulang punggung pangan nasional, tetapi sering kali terpinggirkan dalam kebijakan ekonomi,” ucapnya.
Rokhmin berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ini, sehingga kesejahteraan masyarakat kecil, terutama di sektor pertanian dan kelautan, dapat terwujud.
