Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan inspeksi mendadak di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Timur. Sidak ini bertujuan untuk memastikan pelayanan bagi jemaah berjalan secara profesional dan untuk menegaskan komitmen Kemenhaj dalam membersihkan tata kelola haji dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Jakarta Timur teridentifikasi sebagai salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat temuan terkait dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji, termasuk manipulasi mahram.
“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama yang merugikan jemaah,” tegas Dahnil di Jakarta Timur, Senin, 10 Agustus 2026.
Ia menambahkan bahwa peralihan pengelolaan haji ke Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi momentum untuk memutus mata rantai praktik penyimpangan. “Transformasi penyelenggaraan haji tidak hanya berfokus pada perubahan kelembagaan, tetapi juga pada budaya kerja dan integritas aparatur,” papar Dahnil.
Lebih lanjut, Wamenhaj menekankan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa setiap jajaran Kemenhaj harus siap mengubah budaya kerja demi pelayanan terbaik kepada jemaah. “Bagi siapa pun yang masih mempertahankan budaya lama dan bermain-main dengan hak jemaah, silakan keluar,” ujar Dahnil.
Ia juga menyatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik percaloan, manipulasi administrasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan haji. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Demi kepentingan jemaah, kami harus memberikan pelayanan yang mudah, transparan, adil, dan terbebas dari praktik transaksional,” kata Dahnil. Ia menegaskan, jemaah datang untuk mendapatkan kepastian dan bukan untuk menjadi objek transaksi. “Ini yang akan terus kami bersihkan,” pungkasnya.
