Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya menyatakan bahwa kementeriannya memanfaatkan jaringan kantor wilayah di daerah guna memantau pelaksanaan program tersebut di lapangan. “Bukan naruh perwakilan, kita emang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia di Kanwil Perbendaharaan. Nah itu kita manfaatkan sekarang kalau mereka itu untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek yang ada di sana,” ujar Purbaya pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Hasil pengawasan ini akan ditindaklanjuti bersama Badan Gizi Nasional (BGN). “Secara umum sih bagus. Ada banyak kekurangan sama yang dibanding-bandingin kekurangannya tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus ke depan,” tutup Purbaya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Sudaryono, mengakui bahwa pengelolaan program MBG masih perlu banyak perbaikan. “Saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus we have to run into the problem, kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah,” kata Sudaryono kepada wartawan di gedung BGN, Rabu, 22 Juli 2026.
Sudaryono juga menekankan pentingnya menyerahkan proses hukum yang terkait dengan kasus tata kelola MBG kepada aparat penegak hukum. “Maka saya ingin, di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk, sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi, dan lain-lain. Maka saya ingin, yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum,” ucapnya.
