Kemensos Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat, 66 Pemda Harus Lengkapi Persyaratan
Jakarta, Maret.id — Kementerian Sosial (Kemensos) bersama 66 pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia mempercepat pemenuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, pada 12-13 Agustus 2026. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Agenda rapat meliputi pembahasan usulan Sekolah Rakyat permanen, termasuk kelengkapan dokumen dan persyaratan pembangunan. “Sekolah Rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu,” ucap Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Sosial.
Pemerintah daerah diharapkan menyediakan lahan, sedangkan pembangunan akan dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian dan lembaga lainnya. “Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain,” tambah Gus Ipul.
Ia juga menegaskan bahwa penyediaan lahan menjadi tantangan utama dalam proyek ini. Lahan yang diusulkan harus memenuhi berbagai persyaratan. “Menawarkan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi platform untuk menyelesaikan berbagai persoalan di pemerintah daerah, termasuk aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan, dan persyaratan teknis lainnya.
