Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menargetkan kebijakan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menciptakan efisiensi hingga Rp70 triliun pada akhir 2026.
Dalam pidato di Gedung DPR, Prabowo menjelaskan bahwa langkah perampingan yang telah dilakukan pemerintah berhasil menghasilkan penghematan lebih dari Rp50 triliun.
Efisiensi tersebut terutama berasal dari pengurangan biaya overhead, termasuk gaji komisaris, sewa gedung, dan perjalanan dinas. “Dengan perampingan jumlah BUMN hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun dari gaji komisaris, sewa gedung, perjalanan dinas kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih. Target kita 31 Desember 2026 harus menghemat Rp70 triliun,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa perampingan dilakukan setelah pemerintah menemukan struktur BUMN yang jauh lebih besar dari perkiraan. Pemerintah mendapati jumlah entitas BUMN mencapai 1.074 jika seluruh anak dan cucu perusahaan ikut dihitung.
“Jumlah tersebut menunjukkan struktur perusahaan negara yang terlalu gemuk,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa terdapat entitas yang dinilai tidak produktif serta banyaknya posisi direksi dan komisaris yang bisa menambah beban operasional. Prabowo juga mengingatkan bahwa pengelolaan BUMN harus tetap berfungsi sebagai aset negara yang manfaatnya harus kembali kepada masyarakat.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegasnya.
